Opini

Habibie dan Keputusan Politik 1998

Di luar kejeniusannya dan pengakuan kita kepadanya sebagai Bapak Teknologi Indonesia, mari kita lihat bagaimana keputusan politik Baharuddin Jusuf Habibie dibuat selama ia menjabat sebagai presiden di masa transisi.

Era reformasi di kenali sebagai era transisi antara pemerintahan orde baru yang dinilai otoriter ke era reformasi yang lebih demokratis. Prinsip ‘re’formasi adalah kembali merekonstruksi ulang format sistem demokrasi Indonesia.

Selama menjadi presiden di masa-masa transisi tersebut, ada beberapa formula kebijakan BJ Habibie yang dinilai efektif dan cukup fundamental. Karena tidak mudah mengambil suatu keputusan dalam waktu dan suasana krisis politik dan ekonomi yang begitu karut marut.

Keputusan yang dirumuskan Habibie menjadi sukses bila ia mampu keluar dari krisis yang ada, dan dianggap naif ketika gagal.

Oleh karena itu, bukan pekerjaan mudah bagi seorang teknokrat yang ahli membuat pesawat untuk mengurus negara. Akan tetapi karena hal ini dianggap sangat mendesak untuk dilakukan, dalam berbagai kajian, ilmuwan politik juga melihat apa yang dialami Indonesia di masa reformasi sama halnya dengan negara lain pada saat mengalami masalah transisi gelombang demokrasi ketiga.

Dalam pandangan Larry Diamond, jalur negosiasi elit rezim lama dan rezim baru akan mengurangi potensi gesekan kekerasan dalam proses transisi. Hal ini bisa membuka aturan main baru menyelesaikan masalah transisi.

Tiga masalah yang dihadapi pemerintah di berbagai negara transisi demokrasi adalah akuntabilitas rules of law, pelanggaran hak azasi manusia (HAM), personalisasi kuasa, kekerasan dan korupsi. Selain itu, negara yang mengalami transisi demokrasi akan menghadapi ketidakmampuan mengelola konflik etnis dan wilayah, juga mengalami krisis ekonomi dan stagnasi ekonomi. Dan seluruhnya dialami persis di era pemerintahan orde baru Soeharto.

Jika saja ketiga variabel masalah ini tidak teratasi, entah bagaimana jadinya Indonesia. Konsolidasi demokrasi ke arah reformasi dengan pelembagaan demokrasi melalui pembuatan aturan main yang perlu dilakukan melalui regulasi.

Dan bentuk konsolidasi yang dilakukan Habibie adalah membebaskan tahanan politik yang berbeda pandangan dan mengkritisi pemerintah orde baru. Habibie cukup tahu dan sadar betul negara demokratis seperti apa dan bagaimana ia mengkajinya, karena politik sendiri bukan ilmu pasti.

Guru besar ilmu politik Harvard Samuel P Huntington menyebut tiga hal interaksi menentukan dalam proses transisi, yang pertama adalah interaksi pemerintah dan oposisi. Yang kedua, kelompok pembaharuan dan konservatif. Dan yang ketiga interaksi antara moderat dan ekstrem.

Dalam demokrasi perbedaan pandangan masing faksi memiliki fragmen tersendiri dalam demokrasi dan harus di beri ruang untuk diartikulasikan kepentingan selama mengikuti “aturan main” yang disepakati.

Pelembagaan ke arah yang lebih demokratis dilakukan Habibie setelah 10 bulan mengganti Soeharto di tampuk kekuasaan yaitu dengan memberlakukan UU Partai Politik dan UU Pemilu 1 Februari 1999.

Jika pada orde baru Soeharto menerapkan fusi partai-partai nasionalis masuk ke PDI, agamis ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan golongan orang berkarya masuk ke Partai GOLKAR yang menjadi mesin politik Soeharto ketika itu.

Partai politik tumbuh subur di era transisi orde baru ke reformasi, hal ini hampir sama ketika masa awal kemerdekaan Indonesia di masa pimpinan Sukarno. Setiap orang bebas berserikat dan memiliki afiliasi yang berbeda, terlepas dari ada partai yang mendominasi, tetapi juga membuka ruang partai kecil berkoalisi di parlemen jika memenuhi parliamentary threshold sejak 2019 .

Kebebasan pers undang-undang no 40 tahun 1999 diberlakukan pula, salah satu hal yang fundamental dalam demokratisasi, dia masa orde Baru media yang bisa mewartakan hanya milik pemerintah dan mustahil mengkritisi kebijakan pemerintah sendiri.

Paling menyita perhatian adalah keputusan referendum Timor Timor yang dilakukan. Habibie tahu ketika mengambil keputusan tentu membuat murka begitu banyak jendral yang mendapat bintang pasca operasi itu. Dalam memoar romantika adik Soeharto, Probosutedjo ia mengatakan, “bagaimana dia bisa memutuskan ini! Dia tahu pengorbanan Indonesia yang sangat besar untuk Timor Timur!” kata Tedjo yang menyebut Soeharto terenyak tak percaya. Soeharto begitu marah ketika mengetahui keputusan melepas salah satu wilayah yang sudah memakan waktu,tenaga dan biaya tentunya mengamankan wilayah tersebut agar tetap menjadi bagian wilayah Indonesia.

Tapi Habibie berbeda, mereka berdua tentu cukup tahu, cara dan gaya berbeda pula, ia tahu bagaimana masalah HAM di Timor Timur akan menjadi pintu masuk negara lain mengintervensi, lebih dari itu Habibie seorang humanis. Ia membebaskan negara ini dari berbagai tuduhan dunia internasional bahwa Indonesia menjajah. Keputusannya membebaskan Indonesia dari virus kolonialisme yang dulu mencengkram negeri ini. Dia tidak ingin mengulang beban sejarah  bagaimana kita menerapkan kolonialisme pula seperti bagaimana negara ini diperlakukan di masa lalu.

Memberikan jalan bebas adalah memberikan mereka kebahagiaan dalam menentukan nasibnya ‘kemerdekaan ialah hak segala bangsa’. Habibie manusia bebas, ia manusia merdeka. Dia membebaskan Timor Timur. Dan negara itu mengabadikan namanya dalam bentuk jembatan menghubungkan wilayah di negara tersebut.

Penulis: Rahmat Ilmi Tella

Related posts
Opini

BJ. Habibie Diantara Agama, Negara dan Teknologi

MahasiswaOpiniPelajar

Menjadi Peka Sosial dengan Aktif Berorganisasi

Opini

Mengenal Kuntowijoyo dan Pemikirannya